Kasus KKN yang menghancurkan jalan bisnis dan politik di Indonesia saat ini

Kasus KKN Yang Menghancurkan Jalan Bisnis Dan Politik Di Indonesia Saat Ini

Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia tergolong cukup tinggi. Padahal cita–cita didirikannya negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Salah satu komponen untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah penyelenggaraan negara yang efisien, efektif, dan bersih dan praktek-praktek yang merugikan kepentingan negara dan bangsa. Penyelenggaraan negara dapat terlaksana apabila aparatur negara termasuk aparatur pemerintah di dalamnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, profesional, transparan, akuntabel, taat pada aturan hukum, responsif dan proaktif, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau partai yang berkuasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kondisi yang dijumpai selama ini, ternyata berbeda dengan harapan. Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam penyelenggaraan negara. Akibatnya, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak dapat berkembang. Akibat lainnya, kegiatan penyelenggaraan negara cenderung mengarah pada praktek-praktek yang lebih menguntungkan kelompok tertentu yang pada akhirnya menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Berbagai praktek yang membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efisien dan efektif dan menyuburkan praktek KKN antara lain: (1) dominasi partai yang berkuasa dalam lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang akhirnya menghambat pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga tersebut; (2) badan-badan peradilan baik organisasi, keuangan, dan sumber daya manusianya berada dibawah lembaga eksekutif, sehingga menghambat penegakan hukum secara adil dan obyektif; (3) moonoloyalitas pegawai negeri dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kepada partai yang berkuasa yang pada akhirnya membuat aparatur pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan kelompok dari pada kepentingan bangsa dan negara baik dalam pengambilan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya; serta (4) terlalu besarnya kewenangan pemerintah pusat dan terlalu kecilnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri mendorong timbulnya ketidakpuasan dan menghambat partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan di berbagai daerah.

Kurang berfungsinya lembaga-lembaga tersebut di atas, dianggap sebagai salah satu faktor penyebab meluas dan semakin parahnya krisis moneter dan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini yang telah berkembang dan mengakibatkan gejolak sosial dan politik yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, serta kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah termasuk aparatur pemerintahan di pusat dan daerah. Hal ini tidak saja merugikan negara dan masyarakat secara materi tetapi juga secara sosial dan budaya.

 

Contoh kasus:

Kasus Agus Condro dan Bachtiar Bukti Ada Tekanan Politis ke KPK

Jakarta -Beberapa kasus di KPK terkesan lambat penanganannya. Kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial dengan tersangka Bachtiar Chamsyah memakan waktu hampir 2 tahun. Sedangkan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dilaporkan Agus Condro hampir setahun.

Dua contoh penanganan kasus tersebut, menurut peneliti ICW Adnan Topan Husodo, adalah bukti masih ada tekanan politis ke KPK. Terutama bagi kasus-kasus yang menyangkut pejabat terkenal seperti menteri dan anggota dewan.

“Itu artinya ada persoalan politik di dalam tubuh KPK sehingga menjadi tolak ukur apakah kasus-kasus
yang ditangani KPK bisa bergerak maju atau malah diam di tempat,” kata Adnan di kantornya, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2010).

Khusus untuk kasus Agus Condro, tekanan politik tersebut jelas terlihat saat Antasari Azhar masih menjabat. Menurut Adnan, kasus ini mulai semakin terang setelah Antasari mulai tidak aktif setelah terlibat kasus dugaan pembunuhan akhir 2009 lalu. Padahal, pelaporan kasus sudah dilakukan sejak tahun 2008.

“Sebenarnya pengungkapan masalah ini kendalanya ada pada Antasari. Kenapa begitu, itu terlihat dari pernyataannya yang tampak tidak mendukung untuk kasus ini diungkapkan. Pernyataannya saat itu adalah kasus ini sudah lama terjadi sehingga tidak bisa diungkapkan,” paparnya.

Selain itu, ada keterlibatan para tokoh politik dan pengusaha yang cukup berpengaruh sehingga membuat KPK goyang. Bahkan, hingga saat ini masih ada 3 tersangka yang belum ditahan, meski berkas pemeriksaannya sudah hampir rampung.

“KPK selalu menghadapi persoalan yang berat yaitu
banyaknya intervensi politik, sekalipun KPK tidak lagi dipimpin Antasari,” imbuhnya.

Lain halnya dengan kasus Bachtiar. Ada dugaan lambannya kasus tersebut selain karena dipengaruhi praktek mafia peradilan, dipengaruhi pula oleh jabatan Bachtiar yang saat itu masih aktif sebagai menteri sosial.

Padahal, kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2006 dan mulai diselidiki KPK sejak tahun 2007.

“Ini kasus lama, jadi apakah ada intervensi politik atau adanya makelar kasus, KPK harus menjelaskan,” kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko saat dihubungi lewat telepon.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat dikonfirmasi mengatakan, penanganan kasus Bachtiar Chamsyah lamban karena proses penyelidikan yang cukup lama. Para penyelidik butuh waktu untuk memproses data, terutama untuk pengadaan barang di daerah.

“Penyelidik kan sampai melakukan pemeriksaan buat proyek mesin jahit sampai ke daerah-daerah. Ada juga pengumpulan keterangan dari para saksi,” tegas Johan.

Johan pun membantah ada tekanan politik tertentu terhadap kasus Agus Condro. Terlebih jika dikaitkan dengan pemberhentian Antasari.

“Tolong jangan dibelokkan ke mana-mana. Kita bekerja sesuai koridor-koridor yang ada,” tutupnya.
(mad/Rez)

Source: detiknews

 

Yulia Sari

27208002

5EB15

Tentang liea02

charming
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s