Proses Pemilihan Pemimpin Daerah

Proses Pemilihan Pemimpin Daerah

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Asas

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Penyelenggaraan

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

  • Yang dilakukan oleh partai dan peranan dari partai, kelompok kepentingan sampai pada tahap pengambilan suara :

 

Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama sepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

 

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

 

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat yang berbentuk semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

 

 

Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye. Dana kampanye bersumber dari :

a.       Pasangan calon yang bersangkutan

b.      Partai politik dan atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

c.       Dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan atau badan hukum swasta.

Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan jasa.

Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana yang dimaksud, harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :

1.      1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2.      1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3.      1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;

4.      1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai dengan tingkatannya.

Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat sebagaimana yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Memasuki masa-masa kampanye, Calon Kepala Daerah peserta pemilihan umum berusaha untuk memperoleh dukungan agar mendapatkan perolehan suara sebanyak mungkin dari warga masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diawali dengan pencatatan calon pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten). Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan calon pemilih tersebut akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa jumlah pemilih terdaftar/tetap sebanyak sekian orang dengan perincian sekian orang pemilih laki-laki dan sekian orang pemilih perempuan.

Setelah dilakukan penghitungan hasil pemilihan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten, akhirnya dapat di ketahui perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah peserta Pilkada.

Guna mencapai keberhasilan dan meraih dukungan suara semaksimal mungkin dalam pemilihan kepala daerah, maka masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membentuk Tim Sukses. Tim sukses tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tim Kampanye atau Juru Kampanye. Tim tersebut adalah tim yang secara formal didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah, dengan komposisi dari masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peran partai dan kelompok kepentingan dalam pemilu antara lain memberi masukan-masukan dalam proses penyusunan APBD yang mana masukan-masukan tersebut dapat diterima dan dikuatkan dengan ditetapkan sebagai Perda (Peraturan Daerah) untuk kemudian dilaksanakan/di aplikasikan dalam bentuk pembangunan secara nyata pada masyarakat.

 

Nama   : Yulia Sari

Kelas   : 5EB15

NPM   : 27208002

Tentang liea02

charming
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s