Penyalahgunaan Koperasi

Penyalahgunaan Koperasi

UANG KOPERASI KARYAWAN DIGELAPKAN

Uang Anggota Kopkar Rp 1,1 M Diduga Digelapkan

CIMAHI,(GM)
Puluhan karyawan PT San San Jln. Cibaligo, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, menuntut pengembalian uang simpanan di Koperasi Karyawan (Kopkar) PT San San Divisi Garmen. Uang milik mereka sekitar Rp 1,1 miliar diduga disalahgunakan salah seorang oknum pengurus koperasi, yang kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB).

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi puluhan karyawan PT San San, Senin (3/1). Mereka memulai aksi di lokasi pabrik Jln. Cibaligo sekitar pukul 08.00 WIB.

Dalam aksinya, mereka hanya berkumpul sebentar di halaman pabrik, dilanjutkan dengan konvoi mengunakan kendaraan roda dua menuju PNBB, untuk ikut menyaksikan jalannya persidangan. Sidang mendudukkan ketua koperasi, HR sebagai terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan uang koperasi.

Menurut Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)’92 PT San San, Giyanta, uang koperasi yang diduga disalahgunakan oknum pengurus koperasi tersebut totalnya sekitar Rp 2 miliar. Dari jumlah tersebut, menurutnya, sekitar Rp 1,1 miliar merupakan uang karyawan yang menjadi anggota koperasi tersebut.

Menurut Giyanta, pada intinya para karyawan menginginkan putusan pengadilan seadil-adilnya. Selain itu, lanjutnya, karyawan juga menuntut agar uang mereka segera dikembalikan. “Mengenai hukumannya, itu terserah putusan pengadilan,” tandasnya.

Mengenai penyalahgunaan uang tersebut, diakui Giyanto, pihaknya tidak bisa menyampaikan lebih detail. Karena menurutnya, uang tersebut bisa dikatakan tak jelas disalahgunakan untuk apa saja. Pihaknya melaporkan masalah tersebut ke pengadilan agar lebih mengetahui detailnya.

Ditambahkan Giyanto, kasus tersebut muncul sejak setahun lalu. Saat kasus tersebut terkuak, lanjutnya, karyawan anggota koperasi sempat melakukan aksi demo dan upaya-upaya penyelesaian lainnya dengan pengurus koperasi. “Namun karena tidak ada jalan penyelesaian, akhirnya masalah tersebut dibawa ke jalur hukum dan saat ini dalam proses persidangan di PNBB,” ujar Giyanto.

Harus dikembalikan

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Cimahi, Ade Irawan yang dihubungi melalui telepon selulernya semalam mengatakan, pihaknya akan menugaskan beberapa pengurus Dekopinda untuk meminta klarifikasi mengenai masalah tersebut, baik kepada pengurus koperasi maupun kepada karyawan yang menjadi anggota koperasi tersebut.

“Kita akan meminta klarifikasi bagaimana duduk persoalannya, apakah betul ada penyelewengan atau tidak. Kalau ada, itu memang harus diproses secara hukum,” ungkap Ade yang juga Ketua DPRD Kota Cimahi.

Ditanya mengenai tuntutan karyawan agar uang dikembalikan kepada karyawan, ia mengatakan, kalau memang uang yang diduga diselewengkan tersebut milik karyawan, maka harus dikembalikan.

Yulia Sari

27208002

2EB12

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Kasus KKN yang menghancurkan jalan bisnis dan politik di Indonesia saat ini

Kasus KKN Yang Menghancurkan Jalan Bisnis Dan Politik Di Indonesia Saat Ini

Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia tergolong cukup tinggi. Padahal cita–cita didirikannya negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Salah satu komponen untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah penyelenggaraan negara yang efisien, efektif, dan bersih dan praktek-praktek yang merugikan kepentingan negara dan bangsa. Penyelenggaraan negara dapat terlaksana apabila aparatur negara termasuk aparatur pemerintah di dalamnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, profesional, transparan, akuntabel, taat pada aturan hukum, responsif dan proaktif, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau partai yang berkuasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kondisi yang dijumpai selama ini, ternyata berbeda dengan harapan. Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam penyelenggaraan negara. Akibatnya, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak dapat berkembang. Akibat lainnya, kegiatan penyelenggaraan negara cenderung mengarah pada praktek-praktek yang lebih menguntungkan kelompok tertentu yang pada akhirnya menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Berbagai praktek yang membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efisien dan efektif dan menyuburkan praktek KKN antara lain: (1) dominasi partai yang berkuasa dalam lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang akhirnya menghambat pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga tersebut; (2) badan-badan peradilan baik organisasi, keuangan, dan sumber daya manusianya berada dibawah lembaga eksekutif, sehingga menghambat penegakan hukum secara adil dan obyektif; (3) moonoloyalitas pegawai negeri dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kepada partai yang berkuasa yang pada akhirnya membuat aparatur pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan kelompok dari pada kepentingan bangsa dan negara baik dalam pengambilan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya; serta (4) terlalu besarnya kewenangan pemerintah pusat dan terlalu kecilnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri mendorong timbulnya ketidakpuasan dan menghambat partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan di berbagai daerah.

Kurang berfungsinya lembaga-lembaga tersebut di atas, dianggap sebagai salah satu faktor penyebab meluas dan semakin parahnya krisis moneter dan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini yang telah berkembang dan mengakibatkan gejolak sosial dan politik yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, serta kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah termasuk aparatur pemerintahan di pusat dan daerah. Hal ini tidak saja merugikan negara dan masyarakat secara materi tetapi juga secara sosial dan budaya.

 

Contoh kasus:

Kasus Agus Condro dan Bachtiar Bukti Ada Tekanan Politis ke KPK

Jakarta -Beberapa kasus di KPK terkesan lambat penanganannya. Kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial dengan tersangka Bachtiar Chamsyah memakan waktu hampir 2 tahun. Sedangkan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dilaporkan Agus Condro hampir setahun.

Dua contoh penanganan kasus tersebut, menurut peneliti ICW Adnan Topan Husodo, adalah bukti masih ada tekanan politis ke KPK. Terutama bagi kasus-kasus yang menyangkut pejabat terkenal seperti menteri dan anggota dewan.

“Itu artinya ada persoalan politik di dalam tubuh KPK sehingga menjadi tolak ukur apakah kasus-kasus
yang ditangani KPK bisa bergerak maju atau malah diam di tempat,” kata Adnan di kantornya, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2010).

Khusus untuk kasus Agus Condro, tekanan politik tersebut jelas terlihat saat Antasari Azhar masih menjabat. Menurut Adnan, kasus ini mulai semakin terang setelah Antasari mulai tidak aktif setelah terlibat kasus dugaan pembunuhan akhir 2009 lalu. Padahal, pelaporan kasus sudah dilakukan sejak tahun 2008.

“Sebenarnya pengungkapan masalah ini kendalanya ada pada Antasari. Kenapa begitu, itu terlihat dari pernyataannya yang tampak tidak mendukung untuk kasus ini diungkapkan. Pernyataannya saat itu adalah kasus ini sudah lama terjadi sehingga tidak bisa diungkapkan,” paparnya.

Selain itu, ada keterlibatan para tokoh politik dan pengusaha yang cukup berpengaruh sehingga membuat KPK goyang. Bahkan, hingga saat ini masih ada 3 tersangka yang belum ditahan, meski berkas pemeriksaannya sudah hampir rampung.

“KPK selalu menghadapi persoalan yang berat yaitu
banyaknya intervensi politik, sekalipun KPK tidak lagi dipimpin Antasari,” imbuhnya.

Lain halnya dengan kasus Bachtiar. Ada dugaan lambannya kasus tersebut selain karena dipengaruhi praktek mafia peradilan, dipengaruhi pula oleh jabatan Bachtiar yang saat itu masih aktif sebagai menteri sosial.

Padahal, kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2006 dan mulai diselidiki KPK sejak tahun 2007.

“Ini kasus lama, jadi apakah ada intervensi politik atau adanya makelar kasus, KPK harus menjelaskan,” kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko saat dihubungi lewat telepon.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat dikonfirmasi mengatakan, penanganan kasus Bachtiar Chamsyah lamban karena proses penyelidikan yang cukup lama. Para penyelidik butuh waktu untuk memproses data, terutama untuk pengadaan barang di daerah.

“Penyelidik kan sampai melakukan pemeriksaan buat proyek mesin jahit sampai ke daerah-daerah. Ada juga pengumpulan keterangan dari para saksi,” tegas Johan.

Johan pun membantah ada tekanan politik tertentu terhadap kasus Agus Condro. Terlebih jika dikaitkan dengan pemberhentian Antasari.

“Tolong jangan dibelokkan ke mana-mana. Kita bekerja sesuai koridor-koridor yang ada,” tutupnya.
(mad/Rez)

Source: detiknews

 

Yulia Sari

27208002

5EB15

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Birokrasi Negara Maju dengan Negara Berkembang

A Pengertian Birokrasi
Birokrasi merupakan wujud terbaik organisasi karena menyediakan konsistensi, kesinambungan, kemungkinan meramalkan, stabilitas, sifat kewaspadaan, kinerja efisien dari tugas-tugas, hak keadilan, rationalisme, dan profesionalisme.
Berikut ini beberapa pengertian tentang birokrasi oleh beberapa ahli:
Ø Micheal Crozier
Birokrasi adalah pemerintahan oleh sejumlah biro, yakni “ pemerintah oleh sejumlah departemen negara yang di isi oleh sejumlah staff yang ditunjuk dan bukan di pilih secara hierarkis dan keberadaannya tergantung pada otoritas yang mutlak.

  • Ø Heady (1991)
    Birokrasi sebagai suatu fenomena yang berhubungan dengan organisasi yang kompleks dan berskala besar yang mempunyai karakteristik tertentu.

Ø Weber (1992)
Birokrasi merupakan rasional kegiatan yang kolektif.

B. Birokrasi Di Negara Maju
Pada negara maju birokrasi akan menjadi sangat terspesialisasi pada setiap tingkatan/level. Ini merupakan cerminan dari beragamnya aktifitas pemerintah serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan pada masyarakat yang lebih modern.

Birokrasi negara maju akan menunjukan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang, maka peran birokrasi pada proses-proses politik sudah jelas dan teratur dan berada dibawah kontrol yang efektif dari lembaga-lembaga politik yang secara fungsional menangani hal tersebut.

Birokrasi Perancis
Hal unik pada birokrasi perancis adanya administrator super elit, terdiri dari anggota-anggota berbgai kelompok yang terkenal dengan nama the grands corps. Anggota-anggota kelompok ini sangat terbatas dan eksklusif. Kelompok-kelompok elit ini mempunyai keahlian dan yurisdiksi khusus pada bidang masing-masing. Meskipun demikian, birokrat-birokrat senior yang memiliki jabatan tinggi masih memiliki kecenderungan untuk melakukan fungsi-fungsinya secara sentralistik.
Karakteristik utama dari Birokrat elit di prancis adalah mereka menganggap diri mereka sebagai anggota dari sebuah kelompok dan mengasosiasikan dirinya dengan negara. Birokrat-birokrat tingkat tinggi tersebut melihat dirinya sendiri dan dilihat oleh masyarakat lebih sebagai pejabat negara dari pada pelayan masyarakat.

C. Birokrasi Di Negara Berkembang
Birokrasi di kebanyakan negara berkembang cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol  karena orientasi dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum  lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif.

Ciri dari birokrasi negara berkembang yaitu: Pertama, administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta paternalistik. Kedua, birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over dalam segi kuantitas. Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Keempat, ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Kelima, birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom. Artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah, lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah.
Birokrasi IndonesiaØ
Gejala umum yang terjadi di negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah besarnya aparatur birokrasi tetapi kurang memiliki keahlian yang memadai, bekerja kurang produktif dan tidak efisien. Sebenarnya luasnya tugas birokrasi pada pemerintah sebagai hal yang wajar, hanya perlu diimbangi dengan kemampuan yang memadai dari aparatur birokrasi. Sektor swasta juga belum banyak berperan dalam kegiatan pembangunan sehingga peran pemerintah lebih dominan.

Pada periode kemerdekaan, terjadi perubahan yang mendasar di mana pola perilaku birokrasi pemerintah dikritik karena dianggap tidak demokrasi atau feodalistik. Keinginan untuk menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah sebagai sesuatu yang sangat dihormati sudah mulai berkurang.

Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan nasionalisasi perusahaan asing mengalami salah urus dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para birokrat. Birokrasi menekan lembaga atau organisasi non-pemerintah yang berusaha mengkritiknya. Peran yang kuat dari birokrasi dalam pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan seperti misalnya di bidang teknologi baru, perubahan kelembagaan atau sikap pemerintah menyangkut prioritas pembangunan.

D. Birokrasi Di Negara Miskin
Di Negara miskin, birokrasi menciptakan kelas secara otomatis. Karena budaya korup , maka orang miskin yang tak bisa menyuap akan kehilangan  akses legitimasi harta. Sementara yang bisa menyuap akan mendapatkan akses tak terbatas dibidang perekonomian. Itulah sebabnya dalam bukunya The Other Path, de Soto menyimpulkan bahwa kaum miskin dalam keadaan ’terkunci’ sehingga tetap berada di luar hukum. Segala jenis aset ekonomi mereka dalam berbagai bentuknya tidak dapat diubah menjadi kapital yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Sangat menyedihkan sebagai bentuk penjajahan cara baru yang systematis.

Birokrasi Bangladesh
Kondisi penduduk Bangladesh yang sebagian besarnya miskin dan perekonomian negara yang lemah, membuat negara ini menjadi wilayah yang rentan konflik dan rentan akan masalah kemiskinan. Apalagi dengan melihat penduduk Bangladesh yang kebanyakan berada di daerah pegunungan dan bersuku-suku yang membuat komunikasi dan akses informasi menjadi lebih sulit

Birokrasi yang tercipta di negara bangladesh adalah birokrasi yang menciptakan kelas secara otomatis. Birokrasi yang tercipta sangat rentan akan pengaruh perekonomian yang terpuruk.

Kesimpulan dan Analisis:
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan dan analisis bahwa terdapat perbedaan dalam praktek birokrasi antar negara maju, berkembang dan miskin. Di negara maju birokrasi sudah tercipta secara mapan, hal ini dikarenakan sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang.  sedangkan dinegara berkembang birokrasi masih cenderung di politisir oleh kepentingan-kepentingan politik. Sedangkan di negara miskin birokrasi menciptakan kelas secara otomatis, hal ini di karenakan perekonomian yang masih terpuruk.

Dari ketiga birokrasi diatas, yang paling baik digunakan adalah birokrasi di Negara maju. Karena di Negara maju birokrasi dan politik sudah memiliki pemishan tugas yang jelas, sehingga berakibat pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Yulia Sari

27208002

5EB15

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Kontribusi Koperasi terhadap perekonomian indonesia

KONTRIBUSI KOPERASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

APAKAH KOPERASI DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA?

Menurut saya koperasi dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian kita di Negara Indonesia karena lembaga tersebut terbukti telah mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa saat dilanda krisis ekonomi. Baik Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian indonesia sehingga usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap tenaga kerja yang signifikan. Dengan adanya usaha-usaha seperti ini, banyak sumber daya manusia kita yang dibutuhkan dan berguna dalam pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan di NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang kita cinta ini. Jadi Koperasi harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah karena sebagai gerakan ekonomi rakyat dan merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa yang harus diperhatikan dan selalu diberikan dukungan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Negara Indonesia.

 

Yulia Sari

2EB12

27208002

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Peran koperasi dalam perekonomian indonesia

PERAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

PERANAN KOPERASI KITA DALAM PEROKONOMIAN BANGSA INDONESIA !

1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

Memang KOPERASI di Indonesia ini sudah mulai bangkit dari keterpurukannya,karena semakin banyak nya tingkat pengangguran di Indonesia,Tepat nya di Wilayah Wilayah yang non Strategic,seperti Pedesaan,pedalaman kota,atau kota kota yang susah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang memadai…

Dari sini lah orang-orang memulai usahanya,dan Peran Koperasi sangat di butuhkan sekali dalam membentuk struktur pemberdayaan masyarakat menengah kebawah…

Dan disini Koperasi Sebagai Wadah yang sangat Primer untuk berPerab serta dalam menumbuhkan,atau mensejahterakan perekonomian masyarakat menengah kebawah…

Masyarakat yang ingin meminjam uang untuk membangun pondasi usaha yang mereka inginkan,dengan diberi kemudahan oleh koperasi,misalnya..meminjam tanpa biaya agunan,diberi bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan .

Koperasi Sebenarnya sangat vital sekali dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini.

Harapan saya,Koperasi dapat dikenal lebih jauh oleh semua lapisan masyarakat di INDONESIA ini,tidak hanya kaum menengah kebawah saja.masyarakat menengah keatas pun turut merasakan fungsi dan peranan koperasi bagi negeri kita ini.

 

Yulia Sari

2EB12

27208002

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Faktor yang mempengaruhi koperasi

Faktor yang mempengaruhi Koperasi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOPERASI INDONESIA

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya/masyarakat akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tentu saja koperasi memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi maju atau tidaknya Koperasi.

Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan rakyat Indonesia.
Faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi.Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus,pengawas,manajer belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki lagi.

Faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerjasama di bidang ekonomi dari masyarakat kota.Kerjasama di bidang social (gotong-royong) memang sudah kuat tetapi kerjasama di bidang usaha dirasakan masih lemah,padahal kerjasama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi.

Faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya Modal Kerja. Sehingga koperasi ini tidak bisa bersaing dengan Koperasi yang lain baik nasional maupun internasional.

Faktor penghambat berkembangnya koperasi adalah Kinerja Anggotanya. Dimana faktor ini bisa dikatakan mirip dengan yang kedua, tetapi meskipun anggotanya itu cerdas tetapi kinerjanya lemah maka koperasi pun akan lemah.

Faktor penghambat yang lain adalah Aspek manajemen. Dimana hal ini berkaitan dengan cara pengelolaan sebuah koperasi. Bila koperasi dimanage dengan baik  akan menghasilkan sebuah koperasi yang maju.

Selain sebagai faktor penghambat, faktor – faktor diatas juga dapat menjadi faktor yang dapat menunjang keberhasilan sebuah Koperasi

Oleh karena karena itu,sebaiknya pengenalan koperasi kepada masyarakat sebaik dikenalkan sejak dini,agar masyarakat mengerti dan memahami manfaat dari koperasi sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di koperasi dengan baik. Selain itu juga harus meningkatkan SDM  dengan kualitas yang bagus baik dari segi pengetahuan, kemampuan dan moral para anggotanya.

Disusun Oleh  :

Yulia Sari

2eb12

27208002

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Proses Pemilihan Pemimpin Daerah

Proses Pemilihan Pemimpin Daerah

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Asas

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Penyelenggaraan

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

  • Yang dilakukan oleh partai dan peranan dari partai, kelompok kepentingan sampai pada tahap pengambilan suara :

 

Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama sepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

 

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

 

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat yang berbentuk semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

 

 

Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye. Dana kampanye bersumber dari :

a.       Pasangan calon yang bersangkutan

b.      Partai politik dan atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

c.       Dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan atau badan hukum swasta.

Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan jasa.

Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana yang dimaksud, harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :

1.      1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2.      1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3.      1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;

4.      1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai dengan tingkatannya.

Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat sebagaimana yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Memasuki masa-masa kampanye, Calon Kepala Daerah peserta pemilihan umum berusaha untuk memperoleh dukungan agar mendapatkan perolehan suara sebanyak mungkin dari warga masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diawali dengan pencatatan calon pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten). Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan calon pemilih tersebut akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa jumlah pemilih terdaftar/tetap sebanyak sekian orang dengan perincian sekian orang pemilih laki-laki dan sekian orang pemilih perempuan.

Setelah dilakukan penghitungan hasil pemilihan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten, akhirnya dapat di ketahui perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah peserta Pilkada.

Guna mencapai keberhasilan dan meraih dukungan suara semaksimal mungkin dalam pemilihan kepala daerah, maka masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membentuk Tim Sukses. Tim sukses tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tim Kampanye atau Juru Kampanye. Tim tersebut adalah tim yang secara formal didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah, dengan komposisi dari masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peran partai dan kelompok kepentingan dalam pemilu antara lain memberi masukan-masukan dalam proses penyusunan APBD yang mana masukan-masukan tersebut dapat diterima dan dikuatkan dengan ditetapkan sebagai Perda (Peraturan Daerah) untuk kemudian dilaksanakan/di aplikasikan dalam bentuk pembangunan secara nyata pada masyarakat.

 

Nama   : Yulia Sari

Kelas   : 5EB15

NPM   : 27208002

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar